Komisi E DPRD Jateng Akan Ajukan Perda Ketenagakerjaan

Rakor Pilkada Jateng 2020
PPP Optimis Kuasai 5 Daerah di Pilkada Jateng 2020
29/09/2019
IMG-20180404-WA0049_2-400x267
Pelajaran dari Peristiwa Penusukan Wiranto
12/10/2019

Komisi E DPRD Jateng Akan Ajukan Perda Ketenagakerjaan

aziz4

Semarang - Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) akan mengajukan inisiatif peraturan daerah (Perda) tentang Ketenagakerjaan. Keberadaan Perda ini dinilai dibutuhkan untuk memberikan kepastian kebijakan menyangkut ketenagakerjaan.

“Inisiatif Perda Ketenagakerjaan ini akan kami ajukan pada program legislasi daerah (Prolegda) 2020,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Azis di Semarang, Rabu (2/10).

Perda Ketanakerjaan ini nantinya menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum kebupaten/kota (UMK) dan provinsi. Selama ini penetapan UMK dan provinsi tidak ada pedoman yang baku sehingga selalu menimbulkan gejolak di kalangan buruh.

“Saat ini UMK di Jateng terendah dibandingkan UMK Jawa Timur dan Jawa Barat. Ke depan perlu ada perbaikan sehingga tidak terjadi disparitas terlalu jomplang dengan provinsi terdekat,” ujar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Seperti diketahui UMK 2019 tertinggi di Jateng adalah Kota Semarang senilai Rp2,49 juta dan terendah Kabupaten Brebes senilai Rp1,66 juta.

Terpaut jauh dengan UMK 2019 di Jawa Timur yang tertinggi di Surabaya senilai Rp3,8 juta dan terendah di Kabupaten Sampang senilai Rp1,7 juta. Sedangkan UMK Jawa Barat 2019 tertinggi di Kabupaten Karawang seniai Rp4,23 juta dan terendah di Kota Banjar senilai Rp1,68 juta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jateng, Sri Puryono, mendukung langkah DPRD mengajukan inisiatif perda Ketenagakerjaan. “Pemerintah akan mendukung pembuatan Perda Ketanakerjaan,” ujar dia. (gatra.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *