Pengoperasian Jembatan Timbang di Jateng Mendesak

idy-e1455278748241
PPP: Ada Partai Politik yang Khawatir Cawapres Jokowi Anak Muda
30/07/2018
mbahmoen-romi-4f3e-94f3-a2d04fc12000
Sosok Rommy di Mata KH Maimoen Zubair
04/08/2018

Pengoperasian Jembatan Timbang di Jateng Mendesak

richad_3415769576200208384_n

SEMARANG - Aturan penurunan barang bagi kendaraan yang melebihi muatan hingga seratus persen dinilai baik. Bahkan, jembatan timbang di Jawa Tengah disarankan menerapkan aturan serupa. Anggota Komisi D DPRD Jateng Muhamad Ngainirrichadl yang meminta aturan itu harus segera diterapkan di jembatan timbang Jateng.

Hal itu menurutnya akan membuat kondisi jalan di Jateng sedikit lebih awet. Namun, kebijakan itu harus didahului dengan kesiapan jembatan timbang itu sendiri. Fasilitas gudang penyimpanan harus dimiliki.

Pada sisi lain, harus ada komunikasi dengan pengusaha. Jangan sampai nantinya kenaikan ongkos produksi distribusi barang dibebankan pada konsumen.

Khususnya pada bahan pangan pokok. Selanjutnya, Politikus PPP ini juga meminta kementerian mengoperasikan jembatan timbang di Jateng.

Namun hal itu harus bekerja sama dengan pegawai di tingkat provinsi karena keterbatasan jumlah SDM di kementerian.

Terpisah, ekonom Undip Achmad Syakir Kurnia PhD menilai ada kepentingan jangka panjang yang patut diperhitungkan dalam pemberlakuan tindakan tegas sanksi tilang kelebihan tonase muatan. Niat pemerintah menertibkan perilaku melanggar aturan juga butuh direspons dengan baik.

Sebab, dengan berpikir jangka panjang maka tujuan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik dan terarah. ”Terkait dengan pelaksanaan ini, apabila dilihat dari sisi parsial memang akan meningkatkan biaya transportasi.

Tapi jika dicermati dari kacamata agregat makro maka hasilnya akan berkorelasi dengan efisiensi ekonomi,” jelas dia semalam. Sebab, bicara masalah ekonomi makro maka kaitannya juga dengan banyak hal.

Pada konteks angkutan barang misalnya, fasilitas penunjang, dukungan birokrasi, hingga kedatangan tepat waktu akan mendukung efektivitas mata rantai distribusi. Produksi barang akan cepat sampai hingga ke tangan konsumen yang akhirnya menekan biaya menjadi lebih murah.

”Contoh lebih mudahnya ketika angkutan barang tidak overload, maka jalan yang dilalui kendaraan berat tidak mudah rusak. Fasilitas jalan yang lancar ini juga harus diperhitungkan sebagai upaya mendukung penguatan ekonomi makro,” urainya.

Sementara dosen Fakultas Teknik Undip yang juga ahli di bidang transportasi Dr Bambang Riyanto menyatakan, kebijakan penerapan sanksi bagi pelanggaran batas muatan sebenarnya telah menawarkan toleransi.

Artinya, kata dia, kebijakan ini meski sebenarnya sangat strategis, namun tidak serta merta memberikan hukuman dalam arti sesungguhnya.

Pengusaha dan pengendara angkutan barang yang terbukti melanggar masih diberi kesempatan untuk ke depan jangan sampai melanggar aturan.

Hal itu tercermin dari diberikannya kesempatan pada jenis angkutan bahan pokok untuk bisa melintas karena membawa barang yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, kendati pun mereka kedapatan melanggar aturan membawa barang melebihi tonase.

”Namun yang jelas ke depan aturan juga wajib ditegakkan supaya jangan sampai publik malah beranggapan pemerintah sebenarnya masih gamang dalam memberlakukan kebijakan tegas dalam persoalan ini,” ucapnya. (suaramerdeka.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *