PPP Jatim dan Jateng Tolak Rencana Islah, Sebut Kubu Humphrey Djemat Tak Miliki Struktur

reses-nurul-hidayah
Serap Aspirasi, Nurul Hidayah Temui Konstituen
25/11/2019
fppp-berencana-mengusulkan-sebanyak-lima-rancangan-undang-undang-ruu
Fraksi PPP Dorong RUU Perlindungan Anak Yatim Masuk Prolegnas DPR
02/12/2019

PPP Jatim dan Jateng Tolak Rencana Islah, Sebut Kubu Humphrey Djemat Tak Miliki Struktur

ketua-dpw-ppp-jateng-masruhan-samsuri-dan-ketua-dpw-ppp-jatim-musyaffa-noer

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur dan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa kompak menolak upaya islah kubu Humphrey Djemat.

PPP kubu Humphrey Djemat dinilai tak memiliki basis kepengurusan di akar rumput.

"Upaya islah ini tidak benar. Islah dilakukan ketika kedua belah pihak dalam kondisi yang sama dan kekuatan yang sama," kata Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Samsuri ketika ditemui di Surabaya, Selasa (26/11/2019).

Menurutnya, satu-satunya kepengurusan yang ada di PPP hanyalah kepengurusan yang berada di bawah Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa dan Sekjend Arsul Sani.

"Kepengurusan inilah yang sudah disahkan pemerintah," katanya.

Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan PPP di pesta demokrasi beberapa waktu terakhir.

"Karena telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, kami bisa mengikuti pilkada, pileg (pemilihan legislatif), hingga pilpres (pemilihan presiden," terangnya.

Keikutsertaan PPP di berbagai even pemilu tersebut menandakan bahwa kepengurusan saat ini sah secara hukum dan memiliki struktur yang jelas. Sehingga, seharusnya tak ada istilah islah dalam kepengurusan PPP.

"Ini nggak ada angin, nggak ada mendung, tiba-tiba hujan. Artinya, ini ngga ada masalah, ujug-ujug (tiba-tiba) ada islah. Ini sangat disayangkan," katanya.

Oleh karena itulah, mayoritas pengurus di tingkat provinsi hingga daerah di Indonesia sepakat untuk menolak upaya islah tersebut.

"Sehingga, hampir semua DPW sepakat bahwa muktamar hanya bisa dilakukan di bawah kepemimpinan Bapak Suharso Monoarfa dan Bapak Arsul Sani," tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPW PPP Jatim, Musyaffa' Noer.

Menurut Musyaffa, kepengurusan PPP kubu Humphrey tak mengakar di daerah tak mengakar sehingga upaya islah menjadi sia-sia.

"Di Jateng, banyak (pengurus PPP kubu Humphrey) yang pindah ke partai lain. Di Jatim, juga sudah masuk kepengurusan PPP. Jadi, sebenarnya sudah tak mengakar," kata Musyaffa di tempat yang sama.

Sekali pun demikian, Masruhan dan Musyaffa mengaku tak masalah apabila Humphrey ikut diundang dalam Muktamar PPP.

Pihaknya bahkan bersedia untuk menerima kubu Humphrey Djemat bergabung di kepengurusan PPP nantinya.

"Soal Humphrey, silakan dikasih undangan untuk hadir di pembukaan (Muktamar). Namun tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Pak Suharso. Bahkan, kalau masuk di pengurus, silakan," kata Masruhan kembali.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta (MJ) Humphrey Djemat menyatakan, upaya mempersatukan dua kubu PPP yang saling berseberangan kini semakin menemukan titik terang.

Hal itu dia simpulkan setelah dirinya menggelar pertemuan dengan Plt Ketua Umum PPP versi Pondok Gede, Suharso Monoarfa selama beberapa kali.

Hal itu semakin dipertegas setelah pada hari Sabtu, 16 November 2019 kemarin Humphrey Djemat menyambangi Mantan Ketum PPP yang juga mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz.

"Sekarang semakin jelas arah kedua PPP untuk secara lebih serius bersatu," ujar Humphrey Djemat dalam keterangan persnya, Selasa (19/11/2019).

Dia menambahkan, selama ini upaya yang dijalankan kedua ketu umum PPP mendapat sambutan sangat positif dari massa akar rumput PPP, konstituen dan juga para kader PPP di seluruh indonesia.

Hamzah Haz dalam pertemuan hari Sabtu menyatakan, jika kedua ketua umum sudah duduk bersama dan sepakat untuk islah serta mau melaksanakan muktamar bersama, malah selesailah sudah konflik kepengurusan yang selama ada di tubuh PPP.

Humphrey menjelaskan, Muktamar Bersama PPP yang bermartabat dan setara harus segera dipersiapkan dengan baik dengan melibatkan struktur organisasi masing-masing PPP.

Tujuannya agar upaya penyatuan kepengurusan PPP bisa benar-benar tgerealisir, tidak hanya sebatas di tingkat elite, tapi juga sampai ke bawah alias terjadi secara menyeluruh di organisasi PPP. (tribunnews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *