Susun Draf Revisi Undang-Undang Ormas, PPP Undang Stakeholder

berita_418410_800x600_IMG_3288
PPP Siapkan Calon Alternatif di Pilkada Jateng
31/10/2017
kpureg
PPP Jateng Serahkan Dokumen Syarat Ikut Serta Pemilu 2019
01/11/2017

Susun Draf Revisi Undang-Undang Ormas, PPP Undang Stakeholder

PPP Bendera

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menyusun draf revisi Undang-undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sejumlah stakeholder diundang PPP dalam menyusun draf revisi UU Ormas itu.

"Saat ini kami masih menyelesaikan draft RUU revisi, dengan mengundang stakeholder-stakeholder," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi dihubungi wartawan, Rabu (1/11/2017).

Lebih lanjut, dia mengatakan, naskah akademik revisi UU Ormas usulan PPP akan diajukan pada kesempatan pertama masa sidang berikut. Ada beberapa poin dalam UU Ormas yang ingin direvisi PPP.

Salah satunya mengenai kewenangan pengadilan. PPP ingin kewenangan pengadilan dalam pembubaran suatu ormas tetap dimasukkan di UU yang disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Selasa 20 Oktober 2017 lalu.

"Besaran sanksi pidana, lalu pihak penafsir Pancasila siapa," kata anggota Komisi II DPR ini.

Ia menambahkan, PPP ingin revisi UU Ormas itu menjadi inisiatif DPR. "Kan fraksi yang usulkan," ucapnya.

Untuk diketahui, Fraksi PPP merupakan salah satu fraksi yang menerima pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 menjadi undang-undang dengan catatan harus direvisi. (okezone.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *