Workshop Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PPP “Meningkatkan peran legislasi dalam menyongsong perda pesantren”

Masruhan_5
PPP Jateng Ungkap Adanya Pemikiran Baru di Internal Partai Pasca Muktamar IX
23/12/2020
Masrukhan
KH Hasyim Asyari Tak Masuk Daftar Pahlawan, Fraksi PPP Jateng Kirim Nota Protes ke Kemendikbud
21/04/2021

Workshop Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari PPP “Meningkatkan peran legislasi dalam menyongsong perda pesantren”

Screenshot_20210410_105724

SOLO- “Workshop ni tentu saja kita berharap untuk meningkatkan kecerdasan dan pemahaman kita tentang tugas-tugas kita selaku wakil rakyat karena setiap persoalan hidup semakin berkembang dan tuntutan di masa depan semakin banyak. Kita tidak boleh lengah dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat”, demikian dikatakan Ketua DPW PPP Masruhan Samsurie dalam sambutannya dalam kegiatan Workshop Anggota DPRD se-Jawa Tengah dari PPP, 9 April 2021 di Lor in Solo Hotel.

Dalam rangka menyambut Muswil VIII PPP Jawa Tengah, DPW mengadakan serangkaian kegiatan diawali dengan SIlaturahmi Ulama se-Jateng di Ponpes LP3IA Rembang asuhan Gus Baha’. Dilanjutkan dengan Workshop anggota DPRD se-Jawa Tengah dari PPP di Solo. Workshop ini mengambil tema “Meningkatkan peran legislasi dalam menyongsong perda pesantren”.

Workshop dihadiri oleh seluruh anggota DPRD

Provinsi Jawa Tengah dan anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Menghadirkan narasumber dari akademisi, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, BPSDMD Jawa Tengah dan ahli Tata Negara/Auditor Hukum, serta dari DPP PPP.

Sementara itu, H. Arsul Sani dalam sambutannya berharap bahwa workshop ini dapat menambah pengetahuan dan menuntut kita untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai wakil rakyat. Tidak hanya itu, kehadiran perwakilan akademisi diharapkan memberi perspektif berbeda yang ditujukan untuk menambah pengetahuan agar dimanfaatkan oleh anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di daerah masing-masing.

Dia pun menjelaskan bahwa DPRD lebih tepat melekat sebagai pengawas internal daripada disebut pengawas eksternal. Hal itu dijelaskan dengan fungsi DPRD yang tertera di dalam UUD 1945 yaitu Fungsi Pengawasan, Fungsi Legislasi dan Fungsi Anggaran. Namun, ada satu fungsi lagi yang tidak melekat di DPRD Provinsi/Kota dan tidak tertulis secara tegas di UUD 1945 yaitu Fungsi Representasi. Secara umum, fungsi ini melekat bukan hanya tanggung jawab kita sebagai pribadi anggota DPRD atau DPR RI tetapi juga melekat sebagai aparatur partai politik, khusunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurutnya, fungsi Representasi ini akan berjalan baik jika adanya hubungan komunikasi yang baik. Beliau pun menegaskan bahwa terciptanya suatu komunikasi yang baik, perlu adanya sikap kritis sebagai anggota legislatif terhadap pemerintah. Hal itu didukung dengan adanya pembekalan public speaking dan teknik komunikasi yang baik agar dapat menguasai materi dan menyampaikan materi dengan baik. Sebagaimana bentuk dari fungsi representasi yang kita harapkan tetap berjalan tanpa adanya kesalahpahaman.

“Bicara kritis tidak perlu takut-takut. Kita harus tetap menggunakan kata-kata yang acceptable atau dapat diterima dalam pergaulan masyarakat. Nilai kritis dapat dinilai dari materinya. Peningkatan kapasitas inilah yang PPP ingin galangkan kedepannya”, ujarnya.

Workshop ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 9-10 April 2021. Kegiatan dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *